Proyek Siluman, Penyebab dan Faktor-Faktor yang Memicunya

Berita Bojonegoro,- Proyek siluman, yang tiba-tiba muncul tanpa informasi transparan kepada publik, kini menjadi isu besar di berbagai daerah, terutama di tingkat desa. Fenomena ini kerap kali menimbulkan kerugian dan memicu ketidakpercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Lantas, apa yang menjadi penyebab utama terjadinya proyek siluman? Simak penjelasan para ahli di lapangan.

Rudy Sugara: "Korupsi Adalah Penyebab Utama Proyek Siluman"

Dalam sebuah diskusi ngopi pagi yang berlangsung di Rumah Makan di Padangan pada Jumat (6/9/2024), Rudy Sugara, seorang aktivis dari Rumah Peradaban Bangsa, menjelaskan bahwa ada dua penyebab utama munculnya proyek siluman yaitu dari faktor internal dan faktor eksternal.

"Kalau kita bicara soal faktor internal, jelas korupsi yang paling menonjol. Banyak oknum yang melihat proyek ini sebagai kesempatan untuk memperkaya diri sendiri," kata Rudy. "Mereka menggelembungkan anggaran, pakai material murah, bahkan sering melakukan mark up."

Ia menambahkan, bahwa keterlibatan oknum pejabat pemerintah, kontraktor nakal, dan konsultan yang tidak bertanggung jawab sering menjadi faktor utama. "Kolaborasi di antara mereka ini yang jadi akar masalah. Informasi soal proyek ini sengaja disembunyikan, sehingga publik tidak tahu dan sulit untuk mengawasi," lanjutnya.

Rudy juga menegaskan bahwa banyak proyek siluman terjadi karena pengelolaan proyek yang tidak transparan. "Sistemnya memang memungkinkan adanya korupsi. Banyak informasi yang sengaja ditutupi, jadi ya proyeknya terus jalan tanpa kontrol," jelasnya. "Kadang-kadang, proyek yang seharusnya tidak layak secara teknis pun tetap dipaksakan karena adanya kepentingan tertentu."

Penyebab Eksternal: "Tekanan Politik Juga Jadi Faktor Besar"

Selain faktor internal, Rudy juga menyoroti adanya pengaruh eksternal yang kuat dalam terjadinya proyek siluman. "Tekanan politik, ini jelas faktor besar. Ada pihak-pihak tertentu yang memaksa pemerintah daerah untuk mengerjakan proyek yang sebenarnya tidak dibutuhkan masyarakat," ungkapnya. "Proyek-proyek seperti ini biasanya cuma jadi simbol politik, bukan kebutuhan nyata."

Ia juga menambahkan, "Kelemahan dalam regulasi pengadaan barang dan jasa pemerintah juga membuka peluang terjadinya penyimpangan. Apalagi, kalau masyarakat tidak aktif mengawasi, proyek-proyek ini akan terus bermunculan."

Rudy mencontohkan proyek pembangunan talut di salah satu desa yang dinilai dipaksakan. "Ini proyek yang jelas-jelas lebih didorong oleh kepentingan politik. Masyarakat sebenarnya butuh hal lain, tapi yang dilaksanakan malah proyek yang tidak terlalu penting."

Contoh Kasus Proyek Siluman: "Jalan Desa Cepat Rusak, Kualitasnya Buruk"

Rudy mengungkapkan beberapa kasus nyata yang memperlihatkan dampak dari proyek siluman. Salah satunya adalah proyek pembangunan jalan di Desa X. "Jalan itu dikerjakan dengan anggaran yang digelembungkan, tapi hasilnya sangat buruk. Belum lama dibangun, jalannya sudah rusak parah," ungkap Rudy. "Itu karena anggarannya dipakai untuk kepentingan lain. Kepala desa dan kontraktor main mata."

Contoh lain, menurut Rudy, adalah proyek pembangunan talut yang dilakukan di desa tertentu. "Ini jelas proyek yang dipaksakan. Masyarakat sebenarnya butuh program pemberdayaan, tapi yang dilakukan justru membangun talut. Ini ada kepentingan politik yang jelas," katanya.

Solusi? Transparansi dan Partisipasi Masyarakat

Untuk mencegah terjadinya proyek siluman, Rudy menawarkan beberapa solusi konkret. "Kita butuh sistem pengawasan yang lebih kuat, baik dari internal pemerintah maupun dari masyarakat. Masyarakat harus lebih aktif dalam memantau setiap proyek pembangunan di daerah mereka," tegasnya.

"Meningkatkan transparansi juga penting. Pemerintah harus membuka akses informasi proyek seluas-luasnya, biar publik tahu apa yang sedang dikerjakan. Kalau semua serba terbuka, akan lebih sulit bagi oknum untuk bermain curang," lanjutnya.

Rudy juga mengingatkan pentingnya memberikan sanksi tegas kepada pelaku korupsi. "Jangan ada kompromi. Kalau terbukti korupsi, ya harus dihukum berat. Tanpa sanksi yang jelas, ini semua hanya akan terus berulang," tambahnya.

Ia pun mengajak masyarakat untuk lebih peduli dan terlibat dalam proses pembangunan di daerah. "Masyarakat juga punya peran besar. Mereka harus aktif mengawasi dan melaporkan jika ada kejanggalan. Jangan pasif," katanya. "Dengan reformasi birokrasi dan pengawasan ketat, kita bisa mencegah proyek siluman."

Langkah Bersama Hentikan Proyek Siluman

Proyek siluman adalah permasalahan serius yang harus segera ditangani. Baik faktor internal seperti korupsi maupun faktor eksternal seperti tekanan politik menjadi penyebab utama. Dengan langkah-langkah pencegahan seperti transparansi dan pengawasan yang lebih ketat, serta partisipasi aktif masyarakat, proyek siluman dapat dicegah. Rudy Sugara optimis bahwa dengan kolaborasi semua pihak, pembangunan di Indonesia bisa lebih bersih dan bermanfaat bagi masyarakat luas.