Demi Pertahankan Opini WTP Pemkab Blora Ambil Langkah Strategis dalam Menyampaikan LKPD Tahun 2023
Pemkab Blora Targetkan Raih Opini WTP LKPD 2023 dari BPK. (Foto Pemkab Blora) |
Blora,- Pada Jumat, (14/03/2024), Bupati Blora H. Arief Rohman, S.IP, M.Si menyampaikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2023 unaudited ke BPK RI Perwakilan Jawa Tengah. Dalam kesempatan tersebut, beliau mengungkapkan harapan agar Kabupaten Blora dapat mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) seperti yang telah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya.
Langkah Khusus dalam Perbaikan Tata Kelola Keuangan
Bupati Arief Rohman menegaskan bahwa untuk mempertahankan Opini WTP, pemerintah daerah telah melakukan sejumlah langkah khusus, terutama dalam perbaikan tata kelola keuangan. Beberapa langkah tersebut termasuk perbaikan dan penyempurnaan dalam pengelolaan keuangan untuk menjadi lebih baik.
Komitmen dalam Menindaklanjuti Temuan Pemeriksaan
Selain perbaikan tata kelola keuangan, Pemkab Blora juga terus berupaya memperbaiki kelemahan dan kekurangan yang menjadi temuan pemeriksaan. Hal ini dilakukan dengan mengikuti peraturan perundang-undangan serta memperkuat komitmen dan integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Dukungan Penuh dalam Proses Pemeriksaan
Dengan diserahkannya LKPD unaudited kepada BPK RI Perwakilan Jawa Tengah, Pemkab Blora siap untuk mendukung kelancaran proses pemeriksaan secara terperinci. Hal ini mencakup serangkaian audit/pemeriksaan yang akan dilakukan untuk memastikan keakuratan dan keteraturan laporan keuangan.
Apresiasi dari BPK RI Perwakilan Jawa Tengah
Kepala Sub Auditorat Wilayah III BPK Perwakilan Jawa Tengah, Puspitaningtyas, mengapresiasi kepatuhan Pemkab Blora dalam menyampaikan LKPD secara tepat waktu. Hal ini menunjukkan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang mengharuskan daerah untuk menyampaikan LKPD unaudited sebelum batas waktu yang ditentukan.
Langkah Lanjut: Pemeriksaan Terperinci oleh BPK
Dengan diterimanya dokumen LKPD unaudited, BPK akan segera menindaklanjutinya dengan melakukan pemeriksaan terperinci. Koreksi dan masukan yang diberikan oleh Tim Pemeriksa BPK RI Perwakilan Jawa Tengah diharapkan dapat menjadi landasan bagi Pemkab Blora untuk melakukan evaluasi dan perbaikan dalam penyusunan LKPD.
Sinergi Antar Perangkat Daerah
Hadir dalam acara penyerahan LKPD adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Blora, Asisten Administrasi Umum, dan Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora. Kehadiran mereka menunjukkan sinergi yang kuat antar perangkat daerah dalam mendukung kelancaran proses pemeriksaan dan peningkatan kualitas tata kelola keuangan daerah.
Dengan langkah-langkah strategis dan komitmen yang kuat dari pemerintah daerah serta dukungan penuh dari seluruh instansi terkait, diharapkan Kabupaten Blora dapat mempertahankan Opini WTP dan terus meningkatkan kualitas tata kelola keuangan demi kesejahteraan masyarakat.